• Oct 02, 2023
• Irfan Maulana

BOLTIM - Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggelar Sosialisasi Anti Korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Senin (25/9/2023).

Sosialisasi dilakukan kepada anggota legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dengan materi terkait dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inspektur Daerah Ade Herly Mokoginta SH dan Inspektur Pembantu Wilayah II Nova Dunggio SE tampil sebagai pemateri.

“MCP KPK merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia,” ujar Inspektur Daerah Boltim Ade Herly Mokoginta SH dalam materi sosialisasinya.

Dalam sosialisasi tersebut juga dipaparkan dokumen terkait dengan pemenuhan MCP KPK, baik yang sudah diverifikasi, belum diverifikasi maupun yang belum dipenuhi oleh OPD terkait sehingga Ia meminta bantuan dan dorongan dari DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur agar target MCP KPK sebesar 80% pada Desember 2023 dapat tercapai.

“Inspektorat hanya admin yang membantu OPD dalam melakukan penginputan pada dashboard MCP KPK, dan pemenuhan target capaian MCP KPK merupakan komitmen bersama oleh OPD yang terkait. Harapannya target 80% bisa dicapai, karena Inspektur, Sekretaris Daerah dan Bupati telah menandatangani Berita Acara Target Capaian MCP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK-RI Wilayah IV di Ruang Mapalus Provinsi Sulawesi Utara pada beberapa waktu lalu,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Medy Lensun ST menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah yang sudah berinisiatif melaksanakan sosialisasi kepada anggota DPRD. Menurutnya, sosialisasi tersebut banyak memberi manfaat bagi anggota DPRD, menambah informasi baru serta wawasan terkait MCP KPK.

“Contohnya terkait penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan Anggaran Tahun 2024 yang awalanya sebagian pimpinan menolak untuk menandatangani karena hanya disodorkan tanpa penjelasan maksud tersebut dan ternyata sangat urgen,” tuturnya.

 Atas target capaian MCP KPK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur lanjutnya, pihak DPRD mengharapkan kepada seluruh Kepala OPD terkait bisa membantu memenuhi seluruh dokumen permintaan yang masuk dalam 8 Area intervensi baik dari segi Manajamen ASN, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Perencanaan dan penganggaran, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan BMD maupun Tata kelola Desa juga tupoksi APIP.

“Terkait Inspektorat Daerah, kami akan berusaha agar mandatory spending anggaran 1% untuk pengawasan bisa di realisasikan Tahun 2024 karena juga masuk dalam indikator MCP KPK,” sebutnya.

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Medy Lensun ST, Wakil Ketua II Muhammad Jabir, para Anggota DPRD, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.