• Oct 02, 2023
• Irfan Maulana

BOLTIM - Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Ir. Sonny J. Warokka Ph.D, didampingi Inspektur Daerah Ade Herly Mokoginta SH, beserta sejumlah Kepala OPD mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi Data Dukung Monitoring Center for Prevention (MCP) 2023,  Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 dan Peningkatan SPI 2023, yang dilaksanakan Selasa (12/9/2023) sampai Rabu (13/9/2023), di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado.

Acara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini turut dihadiri Kemendagri selaku verifikator, BPKP, para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Inspektur se-Sulut serta Kepala OPD terkait 8 area intervensi MCP Korsupgah KPK.

Sekretaris Daerah Ir. Sonny J. Warokka Ph.D mengatakan, dalam rakor tersebut telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Target Pencapaian MCP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur oleh Inspektur, Sekretaris Daerah dan Bupati Bolaang Mongondow Timur.

“Tahun ini Pemkab Boltim menargetkan pencapaian MCP sebesar 80%,” ujarnya.

Ia menegaskan, target pencapaian MCP sebesar 80 % sampai dengan akhir tahun adalah tanggung jawab dari semua OPD terkait. Admin MCP hanya bertugas memfasilitasi pemenuhan dokumen dan melakukan upload ke aplikasi jaga.id.

“Karena merupakan tanggung jawab bersama, maka diharapkan semua bisa bekerja keras memenuhi target yang telah diberita acarakan,” terangnya.

Sementara, Inspektur Ade Herly Mokoginta SH menambahkan, dalam rakor tersebut KPK RI bersama verifikator Kemendagri telah membuka klinik MCP dimana OPD yang terkait dengan 8 area intervensi dapat melakukan konsultasi langsung dengan verifikator terkait pemenuhan data pada masing-masing area.

“Pencapaian MCP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur per tanggal 13 September 2023 yaitu sebesar 49.73% dan berada di posisi ke-8 se-Sulut, dengan progres tertinggi untuk area Tata Kelola Desa yang telah mencapai 86%,” ungkapnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pemenuhan dokumen sampai dengan selesainya rakor, baik Kepala OPD, PIC OPD maupun admin MCP.  

“Saya berharap sisa waktu yang ada dapat dimaksimalkan untuk pemenuhan data dukung yang masih kurang agar target yang tertuang dalam berita acara yang sudah ditanda tangani dapat tercapai,” tuturnya.

Untuk diketahui, delapan area intervensi yang menjadi fokus MCP KPK yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah serta tata kelola keuangan desa.